Daftar Peraturan Tentang Kejaksaan

 Daftar Peraturan Tentang Kejaksaan

Surat Edaran Jaksa Agung

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/36/A/6/1985
Tentang Petunjuk Untuk Penggunaan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus
Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5/JA/6/1985
Tentang Kewajiban Membuat Rekaman Kaset Tape Dalam Perkara-Perkara


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 8/JA/10/1985
Tentang Petunjuk Cara Penanganan Pengadministrasian


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 9/JA/12/1985
Tentang Pedoman Tuntutan Pidana


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 4/JA/8/1990
Tentang Petunjuk Penanganan Operasi Yustisi Team Koordinasi Pengaman Hutan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 4/JA/11/1993
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/B/2/1993
Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE/B/51/8/ Tahun 1988


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/JA/8/1994
Tentang Petunjuk Penanganan Operasi Yustisi Team Koordinasi Pengaman Hutan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/JA/4/1995
Tentang Pedoman Tuntutan Pidana


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 4/JA/8/1998
Tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub.c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971)


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/JA/2/1999
Tentang Pedoman Tuntutan Hukum Bersyarat Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 2/JA/5/1999
Tentang Pedoman Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan Anggota MPR, DPR, DPRD Tk I dan DPRD Tk II


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 3/A/JA/5/2002
Tentang Perubahan Pengendalian Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 4/A/JA/5/2002
Tentang Pemberlakuan Kekuasaan Peradilan Umum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/589/F/F.3.1/F/2003
Tentang Sikap Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghadapi Hakim Yang Ia Sendiri Berkepentingan Dalam Mengadili Suatu Perkara


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 5/A/JA/8/2003
Tentang Tuntutan Pidana Mati


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 6/A/JA/8/2003
Tentang Tuntutan Bebas


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 7/A/JA/9/2003
Tentang Sikap Jaksa Penuntut Umum Dalam Menghadapi Hakim Yang Ia sendiri Berkepentingan Dalam Mengadili Suatu Perkara


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1/A/JA/3/2004
Tentang Pemberian Ijin Berobat Ke Luar Negeri Bagi Tersangka Terdakwa Perkara Pidana

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/299/E/7/1993
Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/341/E/Epl/8/1993
Tentang Tatacara Penanganan Perkara Lalulintas Jalan Tertentu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/373/E/Epl/8/1993
Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Lalulintas


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/374/E/Epl/8/1993
Tentang Penanganan Perakara Lalulintas Tertentu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/399/E/9/1993
Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Pelabat-Pejabat Tertentu Dilingkungan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/401/E/9/1993
Tentang Pelaksanaan Tugas Pra Penuntutan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/402/E/9/1993
Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/403/E/9/1993
Tentang  Kecermatan Dalam Melimpahkan Perkara Ke Pengadilan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/444/E/Epl/9/1993
Tentang Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/533/E/Epl/10/1993
Tentang Penggunaan Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/536/E/11/1993
Tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/607/E/11/1993
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/235/E/3/1994
Tentang Eksekusi Putusan Pengadilan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/394/E/6/1994
Tentang Penerimaan dan Penyelenggaraan Hasil Penyidikan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/416/E/6/1994
Tentang Penyelesaian Masalah Perkara Lalu Lintas Jalan Tertentu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/675/E/Epo/12/1994
Tentang Permohonan Penangguhan Penahanan atau Tahanan Luar dan Wajib Lapor


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/32/E/6/1994
Tentang Kasasi Demi Kepentingan Hukum


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/128/E/3/1995
Tentang Tugas dan tanggungjawab Jaksa Selaku Eksekutor Putusan Pengadilan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/187/E/5/1995
Tentang  Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/188/E/5/1995
Tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/189/E/5/1995
Tentang  Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/190/E/5/1995
Tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perakara Hak Kekayaan Intelektual


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/255/E/6/1995
Tentang Pola Penanganan dan Penyelesaian Perkara Kejahatan Dengan Kekerasan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/532/E/11/1995
Tentang Petunjuk Teknis Tentang Penuntutan Terhadap Anak


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/540/E/11/1995
Tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota MPR-DPR


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/323/E/7/1996
Tentang Penanganan dan pernyelesaian Permohonan Grasi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/249/E/5/1996
Tentang Penugasan Jaksa Dalam Sidang Pra Peradilan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/69/E/2/1997
Tentang  Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/203/E/Epl.1/5/1997
Tentang Petunjuk Tehnis Penanganan dan Penyelsaian Perkara Kehutanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/256/E/Epo.1/6/1998
Tentang Pemberian Perpanjangan Penahanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/18/E.I/Es/6/1999
Tentang Pedoman Tindakan Kepolisian Terhadap Pimpinan atau Anggota MPR DPR DPRD Tk I dan DPRD Tk II


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/18/E/Ep.1/1/1999
Tentang Penyusunan, Pengiriman dan Distribusi Risalah Pertimbangan Grasi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/12/E/Ejp/7/2000
Tentang Penanganan Perkara Hak Kekayaan Intelektual


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/13/E/Ejp/7/2000
Tentang Penanganan Perkara Hak Kekayaan Intelektual


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/3/E/Ejp/4/2001
Tentang Penyitaan Kapal Yang Mengangkut Kayu Ilegal


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/5/E/Ejp/5/2001
Tentang Penyelesaian Perkara Yang Sudah Dinyatakan Lengkap (P-21), Tapi Tidak Diikuti Dengan Penyerahan Tersangka


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/16/E/Ejp/3/2002
Tentang Pengendalaian Perkara Penting Tindak Pidana Umum


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/60/E/Ejp/1/2002
Tentang Pedoman Teknis Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Lampiran)


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/60/E/Ejp/1/2002
Tentang Pedoman Teknis Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/98/E/Ejp/5/2002
Tentang Penahanan dan Penangguhan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/500/E/Ejp/8/2002
Tentang Pedoman Tuntutan Pidana Terhadap Perkara Narkotika Yang Telah Dialihkan ke Tindak Pidana Umum


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/89/Ep/Ejp/5/2002
Tentang Eksekusi Perintah Penahanan Terhadap Putusan Pengadilan Yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/49/E/Ejp/1/2003
Tentang Penanganan Perkara Perburuan dan Perdagangan Ilegal Harimau, Badak dan Gajah Sumatera Beserta Produk-Produknya


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/182/E/Ep/3/2003
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan Perkara Narkotika


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/410/E/Ep/8/2003
Tentang Petunjuk Tentang Rencana

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/421/F/Fek.2/8/1985
Tentang Petunjuk Teknis Tentang Permohonan Pelelangan dan Penangganan Hasil Dinas Kejaksaan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/549/F/Fpt/9/1985
Tentang Permohonan Kasasi Karena AdanyaPperbedaan Yang Menyolok Mengenai Ukuran Pidana


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/634/F/Fek/9/1985
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pidana Mati


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/652/F/Fs.3/12/1986
Tentang Petunjuk Penanganan Barang Bukti Bawang Putih ex Penyelundupan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/143/F/Fek.2/2/1987
Tentang Pelelangan Atas Benda Sitaan Barang Buku Berdasarkan Pasal 45 KUHAP dan Barang Rampasan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/483/F/Fpt/1/9/1990
Tentang Pencantumkan NIP Bagi Tersangka dan Terdakwa PNS Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/581/F/Fek.2/7/1991
Tentang Pengamanan Terhadap Benda Sitaan Barang Bukti Tanah Dalam Kasus Perkara Tindak Pidana Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/51/F/Fpt.2/1/9/1991
Tentang Tuntutan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/678/F/Fpt/4/1/8/1991
Tentang Petunjuk Tentang Pembuatan Penyusunan Memori Kasasi Terhadap Putusan Bebas


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/382/F/Fpk.3/5/1993
Tentang Penanganan Kasus Manipulasi Restitusi Pajak


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/437/F/Fpk.1/6/1993
Tentang Permohonan Izin Dari Menteri Keuangan RI Untuk Memeriksa Keadaan Keuangan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/606/F/Fpk.1/9/1993
Tentang Permintaan, Pencegahan, dan Penangkalan ( cekal )


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/184/F/Fpk.4/9/1993
Tentang Putusan Pengadilan Yang Tidak Memuat Hukuman Tambahan Berupa Uang Pengganti


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/358/F/Fpk.2/6/1993
Tentang Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi Melalui Nota Telepon atau Nota Telegram


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/257/F/Fpk/4/1993
Tentang Kewajiban Menyampaikan Laporan Setiap Perkembangan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/269/F/Fpk.1/4/1993
Tentang  Jangka Waktu Penyelesaian Penanganan Kasus-kasus  Perkara Tindak Pidana Khusus Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/742/F/Fpk.1/10/1993
Tentang Percepatan Penyelesaian Kasus dan Perkara TPK Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/490/F/Fs.2/8/1994
Tentang Permasalahan Tindak Pidana Korupsi Didalam Raker Kejaksaan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/570/F/Fpk.1/9/1994
Tentang Jaksa Sebagai Penyidik Khusus Wajib Menunjuk Penasehat Hukum (Pasal 56 KUHAP)


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/661/F/Fpe.2/7/1994
Tentang Verzet Terpidana Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yang Berkekuatan Hukum Tetap


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/89/F/Fpk.3/1/1995
Tentang Penyetoran Hasil Pembayaran Uang Pengganti


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/561/F/Fpt.1/7/1995
Tentang Penangguhan Penahanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/351/F/Fpe/7/1996
Tentang Pemanfaatan Kapal-Kapal Asing Yang Tersangka Tindak Pidana ZEEI Indonesia


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/563/F/Fpe/7/1996
Tentang Pemanfaatan Kapal-Kapal Asing Yang Tersangka Tindak Pidana ZEEI Indonesia


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/3/F/Fpk.1/1/1996
Tentang Delegasi Wewenang Kepada Para Kajati Untuk Menghentikan Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Perkara-Perkara Tertentu


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/355/F/Fs.3/6/1998
Tentang Permohonan Pencegahan Keluar Negeri Terhadap Orang Yang Terlibat Dalam Suatu Perkara Pidana


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/589/F/Fpe.1/4/1999
Tentang Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Perkara TP Penyelundupan dan TP Ekonomi Lainnya


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/126/F/Fpk.2/4/1999
Tentang Surat Tuntutan Pidana Perkara Korupsi Yang Dimintakan Supaya Terdakwa Ditahan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/166/F/Fpk.2/2/2000
Tentang Tuntutan Putusan Hukuman Percobaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/531/F/Ft.1/5/2001
Tentang S.E.M.A. Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Serentak Dengan Permohonan Grasi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/25/F/Ft.1/1/2004
Tentang Kegiatan Pra Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Hasil Penyidikan Kejaksaan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/125/F/Ft.2.1/2/2004
Tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ke KPK


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/203/F/F.2.1/3/2004
Tentang Penerapan Pasal 116 Ayat (3) dan (4) jo Pasal 65 KUHAP


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/252/F/Fu.1/4/2004
Tentang Data Pembayaran Uang Pengganti dan Eksekusi Barang Rampasan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/341/F/Ft.2/6/2004
Tentang Penanganan Terhadap Perkara-Perkara Tindak Pidana Perikanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/693/F/F.2.1/12/2004
Tentang Melaporkan Tindakan Penyidikan  Gubernur, Bupati, Walikota dan Anggota MPR DPR, DPRD  Kepada Presiden RI dan Mendagri


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/288/F/Ft.2.1/8/2004
Tentang Permohonan Ijin Presiden Untuk Melakukan Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Daerah


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/109/F/F.3/Ft/1/2005
Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Perikanan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B/330/F/Fd.1/5/2005
Tentang Persetujuan Untuk Melakukan Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota DPRD Provinsi


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/86/F/Fd.2.1/5/2005
Tentang Persetujuan Tertulis Dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penahanan Anggota Legislatif Pusat dan Daerah, Serta Pejabat Eks


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/163/F/Fd.1/3/2005
Tentang Permintaan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan


Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor R/779/F/Fjp/Ft/10/2005
Tentang Eksekusi Uang Pengganti

Instruksi Jaksa Agung

Instruksi Jaksa Agung Nomor 7/JA/3/1989 & Nomor 11/1989
Tentang Pelaksanaan Pemanggilan Pemeriksaan, Penagkapan Penahanan Pejabat Pegawai Pemerintah Wilayah Daerah Dalam Jajaran DEPA


Instruksi Jaksa Agung Nomor 5/JA/6/1994
Tentang  Penerimaan Penyelesaian Hasil Penyidikan


Instruksi Jaksa Agung Nomor 4/JA/3/1994
Tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum

Note : 
Untuk tidak merepotkan untuk mencari satu persatu peraturan diatas, langsung anda bisa mendownloadnya dengan meng klik [DownloadPeraturan]